PNS Terlibat Politik, Tiga Elemen Mahasiswa Ancam Demo Pemda

Presiden BEMJT STAIN SANANA, Sahrul 

SANANA – Lintassula-Tiga elemen Mahasiswa, HMI Cabang Sanana, HPMS Komisariat STAIN Sanana dan BEM STAIN Sanana mengecam keras keterlibatan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemda Kepsul yang secara terang-tarangan terlibat dalam aktifitas politik. Demikian pernyataan tersebut disampaikan saat tiga Pimpinan elemen mahasiswa tersebut mengelar konfrensi pers di Sekretariat HPMS Kepsul, selasa (2/3) kemarin.

Menurut tiga elemen mahasiswa itu, PNS pada jajaran Pemkab Kepulauan Sula akhir-akhir ini sangat marak terlibat dalam politik praktis, baik dalam melakukan kerja-kerja politik, seperti menyebarkan stiker, mendirikan baliho, maupun memfasilitasi pembentukan tim sukses dan bahkan ada juga yang terlibat sebagai tim sukses. Untuk itu, tiga elemen mahasiswa di Sula tersebut mengancam akan melakukan Demo besar-besaran bila Sekda Kepsul, Ir. Arman Sangaji dalam waktu dekat tidak dapat mencegah perbuatan nyeleneh aparatnya itu sehingga PNS masih saja berpolitik dengan menggunakan fasilitas dinas dan simbol-simbol birokrasi untuk kepentingan kelompok politik tertentu.

“Rencananya hari senin depan kami akan melakukan aksi di kantor Bupati untuk menuntut Sekda Kepsul, Ir. Arman Sangaji agar dapat menertibkan aparat dilingkup sekretariat daerah sehingga tidak menggunakan atribut dan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik sepihak, saat ini kepulauan Sula butuh pemimpin tanpa kontra-versi dan representatif mewakili masyarakat kepulauan Sula” kata Presiden BEM STAIN Sanana, Sahrul Takim.

Mereka juga meminta agar Pemda dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya dan jangan mencampur-adukkan antara birokrasi dan politik.

“Kepada Bupati Kepulauan Sula, kami meminta agar dapat menggantikan kepala Dinas, Camat maupun oknum pejabat yang masih berstatus sebagai PNS dari  jabatan strukturalnya, bila yang bersangkutan terlibat dalam politik praktis, juga harus memberi teguran keras bagi PNS yang ikut berpolitik. Keterlibatan PNS dalam politik akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat, karena proses pelayanan publik akan mengarah pada suka atau tidak suka terhadap kelompok tertentu, sehingga yang terjadi adalah diskriminatif dalam palayanan,” tegas Ketua HPMS Komisariat STAIN Sanana, Hayudin Duwila.

Sementara pernyataan yang tak kalah tegasnya datang dari salah satu staf ketua HMI Cabang Sanana, Hasrun Umasugi, menurutnya, alangkah baiknya bila kepala Dinas maupun oknum pejabat pemerintahan lainnya yang ingin bertarung dalam pemilu kada mengundurkan diri terlebih dahulu.

“Bila ada oknum PNS yang ingin bertarung dalam pemilu kada sebaiknya mundur saja dari jabatannya, sebelum ada aksi besar-besaran,” kecam Hasrun. (mb)

Masyarakat Tuntut Penyelesaian Kasus Korupsi di Kepulauan Sula

ON MAY 22ND, 2012

IndonesiaBicara-Sanana, (22/05/12). Berbagai masalah yang menghambat jalannya pembangunan di Kabupaten Sula, Propinsi Maluku Utara mengusik puluhan aktivis pelajar dan mahasiswa di Sanana untuk melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar sengketa lahan Pasa Fogi, korupsi pembangunan Bandara Bobong, Emalamo, jalan raya dan PDAM dapat segera dituntaskan.

Salah seorang peserta unjuk rasa, Ibrahim Usia, saat ditemui oleh indonesiabicara mengungkapkan selaku bagian dari warga masyarakat dirinya merasa prihatin karena pembangunan daerah tehambat karena maraknya kasus korupsi di Kabupaten Sula. Untuk itu, pihak-pihak penegak hukum hendaknya bersikap tegas dan pro aktif untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut.

Ibrahim secara jelas memberikan dukungan kepada Kapolda Maluku Utara selaku pucuk pimpinan Kepolisian di Propinsi Maluku Utara untuk mengerahkan semua stafnya dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Kepulauan Sula.

Sementara itu perwakilan HMI Kepulauan Sula Sahrul Takim, disela-sela aksi unjuk rasa menyatakan rekan-rekan aktivis lainnya yang tergabung dalam HPMS dan Pemuda Pancasila mendukung penuh aksi unjuk rasa kali ini. Sahrul juga menambahkan, khusus untuk sengketa di Pasar Fogi, banyak warga masyarakat yang menolak pembangunan disana karena status tanah tersebut belumlah milik pemerintah daerah, tapi masih dimiliki oleh masyarakat. (Ag)